Penataan Kebijakan Untuk Pekerja Platform Arah Kebijakan Ekonomi Gig Indonesia

Policy Brief ini membahas ketidaksesuaian status “kemitraan” dengan realitas kerja pengemudi dan kurir berbasis aplikasi yang dikendalikan melalui algoritma, distribusi order, insentif, rating, dan akses akun, sehingga menimbulkan kesenjangan perlindungan pekerja. Data Sakernas 2018, 2021, dan 2023 menunjukkan pekerja gig online memiliki kemungkinan 33% lebih rendah memperoleh perlindungan sosial dibanding pekerja formal, terutama dalam aspek kesehatan dan kecelakaan kerja. Brief membandingkan tiga pilihan kebijakan, yaitu mempertahankan kemitraan dengan perlindungan sektoral, menjadikan pekerja platform sebagai pekerja formal, atau membentuk kategori hubungan kerja khusus (third category). Pilihan ketiga direkomendasikan karena dapat mempertahankan fleksibilitas kerja sekaligus menjamin hak minimum melalui perlindungan sosial, standar pendapatan, keselamatan kerja, transparansi algoritmik, mekanisme banding atas penonaktifan akun, penyelesaian sengketa, dan representasi kolektif. Implementasinya diusulkan secara bertahap selama lima tahun melalui dialog tripartit antara pemerintah, pekerja, dan platform.

Unduh dan Baca Politika Brief